Ekonomi Bergulir Terus Mengalir

Asisten Koordinator Kota Manajemen Keuangan PNPM-MP Solo, Eko Widiyanto sibuk dengan laptop hitamnya. Rencana mengumpulkan warga yang tidak tertib dalam pembayaran angsuran program ekonomi bergulir yang tengah digodok sedang dia sempurnakan.

Data milik PNPM-MP Kota Solo menyebut ada 11.471 orang yang telah mengakses pinjaman bergulir. Mereka tersebar di 51 kelurahan dengan total dana yang telah digelontorkan mencapai Rp3,1 miliar hingga tahun ini. Sayangnya meski pinjaman telah dimanfaatkan namun tingkat pengembalian tidak bisa 100%. Eko mengatakan masih ada 10 kelurahan yang masuk daftar tingkat pengembalian kurang dari 80%. “Rencana kami memang akan memanggil mereka yang pembayaran angsurannya tidak tertib. Tapi kalau tidak dipanggil ya mungkin akan ditemui. Tergantung mana nanti yang lebih efektif,” paparnya, Selasa (3/7).

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Tak hanya persoalan kredit macet, kata Eko. Dia mengatakan persoalan kedua yang dihadapi para fasilitator adalah pemanfaatan dana yang telah digelontorkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman bergulir. “Menyesuaikan rencana pemerintah pusat, PNPM ada hingga 2014. Nah sesudah kami tidak ada lantas uang Rp3,1 miliar itu akan diapakan? Kalau tak dikelola dan tak diawasi kan sayang.”

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Supriyanto mengatakan meski banyak terjadi penyimpangan namun hibah cukai bakal digulirkan kembali pada tahun ini. “Nominalnya sesuai keputusan hasil rapat Banggar senilai Rp3 miliar. Namun tidak semua RT yang akan menerimanya. Hanya yang sudah memanfaatkan dana secara benar pada 2010 lalu yang akan menerimanya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinkop dan UMKM Solo, Nur Hayani menjelaskan Dinkop akan melakukan pengawasan atas dana pinjaman bergulir sepeninggalan PNPM. Hal itu sesuai dengan hasil rakor Dinkop se-Jateng belum lama ini.

“Nantinya akan kami tawarkan kepada LKM untuk membadan hukumkan lembaganya. Bisa sebagai koperasi dengan dana minimal Rp15 juta atau menjadi bank perkreditan rakyat dengan dana minimal Rp2 miliar. Semua terserah keputusan warga.”