SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
PDAM Kota Solo mencatat nilai investasi untuk pengembangan pengelolaan air limbah melalui sistem perpipaan sejak 2008 hingga 2012 mencapai Rp37,5 miliar. Rata-rata investasi setiap tahunnya Rp9,3 miliar.
“Dana hibah untuk pembangunan pipa pengelolaan air limbah cair, menurut saya, sangat besar. Dengan dana sekian, harapannya tentu semua masyarakat bisa mengakses sambungan rumah (SR) pengelolaan limbah karena tujuan pendonor memberikan bantuan jelas untuk meningkatkan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat. Bukankah makin banyak yang sehat akan makin baik,” ujar pegiat Kompip Solo, Wiji.
Namun hipotesisnya untuk penelitian tentang pengelolaan limbah cair Solo di Sekolah Pascasarjana Program Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat UGM menunjukkan sebaliknya. “Saya melihat makin banyak dana yang dikucurkan pendonor tidak membuat warga di Solo makin sehat. Data yang saya kumpulkan menunjukkan masih banyak warga khususnya keluarga miskin di Solo sekarang ini yang tidak bisa menjangkau layanan pengelolaan air limbah karena mahal,” tuturnya.
Berangkat dari Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum (Permen PU) 18/2008, Wiji menyebut bahwa operasional IPAL tergolong baik saat tingkat penyakit yang ditularkan dari air (water borme disease) menurun, pencemaran air menurun serta kualitas air tanah meningkat. Fakta di Solo, penyakit diare masih masuk dalam 10 besar penyakit yang diderita masyarakat. “Ini ironi.”
Membandingkan dengan data PDAM yang menyebut hanya 12.650 keluarga yang berlangganan layanan air limbah, berarti jangkauan PDAM hanya sekitar 12%. “Sayangnya belum ada kebijakan dari PDAM untuk menggratiskan sambungan pipa pengelolaan air limbah bagi warga miskin. Bukannya sia-sia namun saya melihat program ini menjadi tidak efektif tatkala pelaku pencemaran kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah,” ujarnya.
Kondisi inilah, ujar Wiji, yang membikin PDAM pusing dengan besarnya tunggakan biaya berlangganan air limbah. Dia menyarankan peninjauan ulang kebijakan tarif bagi warga tak mampu.