Andwi Joko (FOTO/Dok)
Dugaan copy paste Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota bukan hanya terjadi di Solo. Andai masyarakat ingat apa yang terjadi di DPRD Jateng setahun yang lalu. Ya, kejadiannya nyaris sama yakni saat Pansus DPRD menemukan sejumlah item yang sama persis dalam LKPj tahun anggaran 2010 dengan LKPJ tahun sebelumnya. Setelah melalui rapat Pansus LKPj, DPRD Jateng akhirnya memutuskan untuk mengembalikan dokumen resmi tersebut kepada Gubernur Bibit Waluyo.
Akhirnya kejadian yang sama terendus pula di Kota Bengawan. Namun, bukan penolakan yang terjadi melainkan hujan cemooh saat nota jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi yang menyebut nama anggota DPRD daari PDIP Sony Warsito sebagai anggota FPAN.
Kondisi ini dinilai Direktur Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Solo, Andwi Joko, sangat memprihatinkan. Pasalnya, kejadian ini makin memperkuat dugaan masyarakat bahwa selama ini forum pertanggungjawaban anggaran hanyalah formalitas yang harus diadakan dan dilaksanakan eksekutif setiap tahunnya.
“Karena setiap tahun selalu ada akhirnya masyarakat memang melihat LKPJ ini menjadi sekedar formalitas. Kalau isinya nyaris sama kami bisa bilang apa. Mencermati berbagai persoalan pemerintahan yang disebut dalam LKPj tentang SDM Pemkot yang terbatas serta kinerja yang belum optimal misalnya, itu kan alasan klasik yang setiap tahun selalu dicantumkan. Nah apanya yang baru? Wajar kalau masyarakat malas mengikuti,” ujarnya di Kantor Pattiro, pekan lalu.
Hal kedua yang menjadi keprihatinan masyarakat adalah data-data yang dicantumkan Pemkot dalam LKPj. “Di LKPj itu kan datanya macam-macam, ada yang dari BPS ada juga yang dari Pemkot. Nah yang benar itu sebenarnya data mana. Kenapa tidak disinkronkan saja antara data BPS dan Pemkot supaya tidak ada data yang berbeda-beda. Kami lihat selama ini penggunaan data selalu berdasarkan kepentingan. Kalau kepentingannya A, yang dipakai data BPS. Kemudian kalau kepentingannya B yang dipakai data Pemkot. Kan ya tak benar,” ujarnya.
Keprihatinan sama disampaikan Wakil Ketua DPRD, Supriyanto. “Kesan copy paste dari tahun ke tahun memang tampak sekali. Beberapa kali kami sebenarnya sudah menegur Bappeda serta sejumlah instansi lain tapi ya selalu diulangi. Akhirnya ya cara yang kami ambil adalah penajaman LKPj melalui komisi supaya jelas seberapa besar pencapaian target pembangunan, apa saja persoalannya, solusinya bagaimana dan lain-lainnya. Mengandalkan informasi dari LKPj saja jelas masih minim,” tandasnya.
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
