Menunggu Intervensi Pemerintah

Gambaran peningkatan pendapatan per kapita yang berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat memang benar adanya. Itu adalah hitungan baku yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menghitung situasi pembangunan di suatu daerah. “Penghitungan pendapatan per kapita menggunakan rumusan baku yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Jadi kalau pendapatan per kapita naik berdasarkan rumusan itu ya memang benar naik. Mengenai pemerataan itu soal lain,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Anung Indro Susanto, pekan lalu. Karena pemaparan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota harus mengacu kepada aturan pemerintah pusat, isinya bagaimanapun tidak bisa dengan alternatif sendiri. “Telaah kritis bisa saja dilakukan misalnya dengan membandingkan antara pendapatan per kapita dengan peningkatan UMK tapi itu untuk masyarakat umum. Pemerintah tak bisa demikian. Analisis harus dengan menggunakan aturan pemerintah pusat,” imbuh dia lagi.
Diakui Anung, walau pendapatan per kapita naik secara signifikan pada tahun-tahun terakhir namun kesenjangan yang terjadi di masyarakat juga masih tinggi. Pernah dirinya bertanya mengenai kemiskinan dan kemungkinan yang dimaksud pemerintah pusat dengan upaya pengentasan. Namun jawaban yang diperoleh ia akui cukup mengejutkan. “Persepsi saya kira-kira begini, warga miskin tidak bisa lagi disebut miskin apabila sudah mendapat intervensi dari pemerintah. Yang dimaksud dengan intervensi adalah saat pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga miskin semisal Jamkesmas, raskin atau BLT. Mereka yang dapat tidak dikategorikan sebagai warga miskin lagi. Memang tidak bisa dihitung sebagai bentuk kemandirian karena seumur hidup sepertinya kan harus ditopang untuk beberapa bidang, tapi ya begitulah,” ungkap dia.
Bukankah itu sama saja dengan bantuan yang diberikan Pemkot semisal PKMS atau BPKMS kepada masyarakat, Anung mengangguk-anggukkan kepalanya. Menurutnya, bidang kesehatan yang berpotensi melahirkan kemiskinan apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah memang mau tak mau memang harus dilaksanakan. Bantuan yang sama juga ditujukan untuk bidang pendidikan, semisal adanya Solo Techno Park yang dimaksudkan untuk memotong generasi di lingkaran kemiskinan. “Upaya kami lainnya untuk pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan pembangunan diprioritaskan pada pemberian modal usaha serta program padat karya,” lanjutnya.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima