SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Mengenakan beskap, Sekretaris Dewan (Setwan) Solo, Toto Amanto, berulang kali harus membungkukkan badan, tersenyum dan berbasa-basi kepada setiap tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban Walikota. Saat jeda, barulah dia menjelaskan tentang perjalanan legislatif dan pendampingan yang dilakukan eksekutif.
“Untuk penyempurnaan. Biar sempurna,” begitu katanya menerangkan mengapa dalam studi banding atau kunjungan kerja (kunker) Dewan sering kali ada pejabat PNS yang ikut serta. Dia memberikan contoh Komisi III melakukan kunker maka instansi yang ikut adalah instansi yang menjadi counterpart komisi, seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta sejumlah instansi lain karena bidang tugasnya sama. Meski demikian, Toto buru-buru menambahkan keikutsertaan eksekutif bukanlah sesuatu yang wajib melainkan pilihan. Bisa ikut, bisa juga tidak.
Hal senada disampaikan Kepala DPPKAD yang merupakan Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah Sekda, Budi Yulistianto. Menurutnya, pendampingan eksekutif dalam kunker legislatif bukan suatu keharusan. Namun demikian, Budi tak menjawab saat ditanya tentang praktik amplop untuk wakil rakyat.
“Kalau yang itu (amplop untuk Dewan-red-) saya tak mau jawab. Saya tak mau komentar,” begitu ujarnya berulang-ulang.
Saat disinggung mengenai besarnya anggaran perdin, Budi mengatakan bukan kewenangannya. Menurut dia, nominal perdin adalah urusan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kewenangan dirinya hanyalah sebatas di DPPKAD, instansi yang ia pimpin.
Bukankah TAPD punya kewenangan mencoret anggaran di tiap SKPD sebelum mengajukannya ke Banggar DPRD, Budi tidak memberikan jawaban. Dia bersikukuh bahwa perdin adalah ranah SKPD masing-masing bukan kewenangan TAPD.